*PPDB ONLINE JADI BUMERANG: KEPSEK SMPN 2 MERBAU MATARAM PAK WIBOWO SAKSIKAN SISWA PRESTASI TETANGGA GAGAL MASUK, WALI MURID MENANGIS DI DEPAN GERBANG*
Mataram, Sanggartv.my.id – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis online yang digadang-gadang mempermudah, justru berbalik menjadi “bumerang” bagi sekolah dan masyarakat. Hal itu dirasakan langsung oleh *Pak Wibowo*, Kepala SMPN 2 Merbau Mataram, saat mengumumkan hasil seleksi PPDB 2026 di hadapan para wali murid.
Dengan suara bergetar, *Pak Wibowo* menyampaikan kabar pahit: banyak calon siswa yang rumahnya hanya berjarak sekitar 100 meter dari sekolah, justru tidak diterima. Padahal anak-anak itu masuk jalur prestasi. Ironisnya, dari kuota jalur prestasi sebanyak 80 siswa, hanya 12 anak yang lolos sistem.
“Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tahu anak-anak ini pintar, berprestasi, rumahnya dekat. Tapi sistem online yang menentukan semuanya adalah admin dari Dinas. Kami di sekolah hanya bisa melihat dan menjelaskan,” ujar *Pak Wibowo* di hadapan puluhan wali murid yang menahan tangis.
Momen paling mengiris terjadi saat *Pak Wibowo* harus berdiri di depan gerbang sekolah dan mengumumkan hasil itu langsung. Beberapa wali murid pecah tangis. Bagi mereka, jarak rumah yang dekat seharusnya jadi prioritas. Bagi *Pak Wibowo*, menyaksikan anak-anak berprestasi dari lingkungan sendiri harus mencari sekolah lain adalah beban moral yang berat.
“Anak-anak jalur prestasi ini masa depan daerah kita. Mereka rajin, nilainya bagus. Tapi karena sistem, mereka tergeser. Saya sebagai kepala sekolah hanya bisa memeluk dan meminta maaf,” tambah *Pak Wibowo* dengan nada prihatin.
Keluhan ini bukan soal menolak digitalisasi. *Pak Wibowo* justru memahami tujuan PPDB online untuk transparansi. Namun ia menyoroti kelemahan sistem yang tidak mempertimbangkan konteks lokal: anak berprestasi yang tinggal “selangkah” dari sekolah justru tersingkir algoritma.
Pernyataan *Pak Wibowo* ini menjadi suara dari lapangan. Ia berharap Dinas Pendidikan bisa mengevaluasi kembali sistem PPDB online 2026. Minimal ada ruang “kebijakan lokal” atau verifikasi manual untuk kasus-kasus khusus seperti anak prestasi + jarak rumah sangat dekat.
“Digital boleh, tapi hati nurani jangan dimatikan. Kalau anak pintar di depan pagar sekolah saja tidak bisa masuk, lalu siapa yang kita didik untuk masa depan Merbau Mataram?” tutup *Pak Wibowo*.
Rilis ini menjadi catatan penting agar PPDB 2026 tidak hanya mengejar sistem, tapi juga keadilan bagi anak-anak berprestasi.
Pewarta: Asmuni Gwi
